Jakarta, Sebaran.com – Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan setelah menempati posisi teratas dalam daftar lembaga dengan kasus korupsi terbesar di Indonesia. Meme “Liga Korupsi” yang beredar luas di media sosial mencatat beberapa BUMN mendominasi peringkat teratas, termasuk PT Garuda Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri, PT Timah, dan PT Pertamina Patra Niaga yang merugikan negara hingga Rp968,5 triliun.
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira mengapresiasi aparat penegak hukum yang berhasil mengungkap berbagai skandal korupsi di lingkungan BUMN. “Kami sangat mengapresiasi upaya aparat hukum yang berkomitmen membongkar korupsi bernilai fantastis ini,” ujarnya, Jumat (7/3/2025).
Namun, Yudhistira menekankan perlunya kolaborasi antara Kejaksaan Agung, KPK, dan Kortas Tipikor Polri agar pemberantasan korupsi lebih maksimal. “Setiap institusi mungkin punya cara sendiri, tapi semangatnya sama. Sinergi lebih penting daripada kompetisi dalam mengungkap mega korupsi di BUMN,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kasus dugaan korupsi di tata kelola minyak mentah yang tengah diselidiki Kejaksaan Agung. Menurutnya, penyidikan tidak boleh berhenti pada pejabat Pertamina Patra Niaga atau direksi Pertamina Holding. “Kami mensinyalir ini adalah kejahatan korporasi yang melibatkan jajaran direksi hingga kementerian terkait,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yudhistira menyatakan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir seharusnya bertanggung jawab. “Jika Erick Thohir memahami budaya malu, ia seharusnya mundur. Dengan banyaknya skandal di bawah kepemimpinannya, Kejagung harus segera memeriksa Erick dan kroninya yang diduga menerima aliran dana korupsi,” katanya.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menunjukkan bahwa hukum tidak tebang pilih. “Tidak mungkin seorang menteri tidak tahu korupsi besar yang terjadi di instansinya. Maka, semuanya harus dibuktikan dengan pemeriksaan terhadap Erick Thohir,” tandasnya.
Yudhistira juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan. “Jika Erick Thohir tak mau mundur, Presiden Prabowo harus segera mencopotnya agar penyelidikan bisa berjalan tanpa hambatan,” serunya.
Selain itu, ia memberi dukungan kepada penyidik Kortas Tipidkor Polri yang tengah menyelidiki dugaan korupsi di PT PLN (Persero). “Kami berharap kasus ini menjadi efek jera bagi pejabat PLN agar tidak bermain dengan uang negara,” tutupnya.(*)
Tinggalkan Balasan