KARIMUN, Sebaran.com – Dewan Perwakilan Cabang Ikatan Pendidikan Nusantara (DPC-IPN) Karimun bersama lintas OPD Pemkab Karimun menggelar aksi damai di lapangan kantor Bupati Karimun, pada Rabu (8/1) lalu.
Para guru dan ASN itu membawa spanduk dan kotak yang bertuliskan SUMBANGAN AMAL TPP ASN. Ada juga spanduk dengan tulisan warna merah “bayarkan TPP Kami, gaji kami dah habis dipotong
bank 5 bulan keluarga kami tak makan”.
Selain itu, spanduk bertuliskan “YTH BAPAK BUPATI KARIMUN TOLONG BAYARKAN TPP KAMI SELAMA LIMA BULAN KARENA SANGAT DIBUTUHKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN ANAK-ANAK KAMI.
Sedangkan, dari Dewan Perwakilan Cabang Ikatan Pendidikan Nusantara Karimun yang membentangkan spanduk dihalaman kantor bupati karimun “Segera !!! BAYARKAN TPP ASN< TPG?TANSIL TW.IV DAN
GAJI HONORER SAMPAI DENGAN DESEMBER Apabila janji yang sudah diucapkan, tidak ditepati maka itu orang yang ingkar janji !!. Manusia sering jatuh karena sanjungan tetapi sering terselamatkan karena kritikan.
Para guru dan ASN menilai carut marutnya kondisi keuangan Pemkab Karimun dengan APBD murni tahun 2024 yang mencapai Rp1,650 triliun berdampak terhadap banyak permasalahan mulai dari TPP tidak terbayarkan, honorer, hingga Tunda Bayar (TB) kepada pihak ketiga.
Menanggapi carut marutnya kondisi keuangan Pemkab Karimun pada tahun lalu, anggota DPRD Karimun dari
fraksi PKB Nurhidayat saat dimintai tanggapannya mengungkapkan, apabila di tracking 15 tahun terakhir ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karimun kurvanya boleh disimpulkan stagnan.
Sehingga, menimbulkan tanda
tanya besar, sementara kabupaten/kota lainnya PAD trendnya terjadi peningkatan, ucapnya.
” Walaupun, pada tahun 2020 lalu ada Covid-19. Hampir semua kabupaten/kota lainnya, paska Covid semua
berupaya meningkatkan PAD. Namun, untuk kabupaten Karimun tidak terjadi,” terangnya belum lama ini ,Senin (13/1/2025 ).
Sedangkan, APBD sendiri salah satu sumber yang paling mendasar yaitu PAD. Sederhana saja, Pemkab
Karimun kedepan harus menyesuaikan PAD secara riil.
” Jangan kesannya menghayallah, seperti APBD tahun 2024 lalu. Karena, PADnya juga asumsi-asumsi pemerintah tidak mendasar. Sehingga rumusan APBD itu, rumusan dengan hanya berlandaskan asumsi-
asumsi saja. Seperti PAD pasir laut sekitar Rp200 miliar lalu,” tegasnya.
Sehingga, saat dijalankan dan direalisasi APBD Karimun tahun 2024 yang tidak tercapai dimana APBD
Karimun tahun 2024 mencapai Rp1,6 triliun lebih. Dan terbukti, saat APBD Perubahan 2024 terjadi penurunan Rp1,4 triliun lebih.
” Akibat PAD yang hanya mengandalkan asumsi-asumsi saja, tapi kenyataannya duitnya tidak ada. Akan
berbahaya bagi pemerintah yang baru kedepannya,jelasnya.
Tapi, insyallah APBD Karimun 2025 ini Rp1,36 triliun lebih agak realistis,” ucap Anggota Komisi I DPRD Karimun tersebut.
Dan harapannya ada kebijakan-kebijakan yang strategis yang diambil pemerintahan kedepan untuk meningkatkan PAD Karimun termasuk perbaikan tata kelola pemerintahan dikarimun, ungkapnya.
Tinggalkan Balasan