Sebaran, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memanfaatkan dengan baik kehadiran E-Katalog atau aplikasi belanja dalam jaringan yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) khusus bagi setiap Pemerintah Daerah.
Hingga 13 Juni 2023, realisasi transaksi belanja melalui E-purchasing Pemerintah Provinsi Sulsel mencapai Rp838,19 miliar, mengungguli total belanja pada tahun 2022 yang mencapai Rp662,53 miliar. Angka tersebut juga signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar Rp137,38 miliar.
“Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyatakan bahwa pemanfaatan digitalisasi lelang di E-Katalog telah menggenjot belanja barang dan jasa hingga mencapai Rp838 miliar selama tahun 2023 hingga 13 Juni,” demikian disampaikan pada Kamis, 15 Juni 2023.
Tahun ini, Pemerintah Provinsi Sulsel telah memasukkan katalog konstruksi atau fisik ke dalam E-Katalog. Pengerjaan jalan, jembatan, gedung, dan irigasi telah tercantum di katalog elektronik tersebut.
“Baru tahun ini kita menerapkannya. Tahun lalu lebih fokus pada pengadaan barang, namun tahun ini pekerjaan konstruksi juga telah kita masukkan ke dalam E-Katalog,” ujar Gubernur Andi Sudirman.
E-Katalog Lokal LKPP memberikan kesempatan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk tidak hanya menawarkan jasa dan barang produk industri besar, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menawarkan produk mereka.
Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mendorong pemerintah daerah untuk berbelanja melalui E-Katalog dengan harapan dapat memperkuat perekonomian, meningkatkan neraca perdagangan, serta mendorong produksi dalam negeri dan daerah.
Selain itu, penggunaan E-Katalog diharapkan dapat mempermudah belanja barang dan jasa serta membantu penyerapan anggaran. Pemerintah Provinsi Sulsel sendiri telah memiliki e-katalog lokal bernama “Baju Bodo”, sebuah platform e-purchasing pengadaan barang dan jasa.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Kabiro Barjas) Sulsel, Asrul Sani, menyebutkan bahwa pada tahun 2023 hingga Juni ini, peringkat transaksi KLPD (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) di Sulsel berada di posisi ke-15 dengan total transaksi sebesar Rp935,41 miliar.
“Ini mencakup total belanja, baik lokal maupun melalui e-katalog nasional dan sektoral. Jumlahnya mencapai Rp935 miliar. Posisi kita berada di urutan ke-15 secara nasional, baik untuk kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah,” jelas Asrul Sani.
Dalam rangka mendorong penerapan E-Katalog yang merupakan kebijakan nasional, Pemerintah Provinsi Sulsel berkomitmen untuk terus memperluas penggunaan platform tersebut. Diharapkan dengan adanya E-Katalog, proses pengadaan barang dan jasa dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan terkendali.
Saat ini, banyak pelaku UMKM di Sulawesi Selatan telah merasakan manfaat dari E-Katalog. Mereka memiliki kesempatan yang sama dengan industri besar dalam menawarkan produk mereka kepada Pemerintah Daerah. Hal ini tidak hanya memberikan dukungan bagi sektor UMKM, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan meningkatnya penggunaan E-Katalog, diharapkan perekonomian Sulawesi Selatan semakin meningkat. Selain itu, adanya katalog konstruksi atau fisik dalam E-Katalog akan mempermudah pemerintah dalam mengawasi dan mengelola proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mengajak pemerintah daerah lainnya untuk mengadopsi sistem E-Katalog dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sinergi antar-daerah dalam memperkuat ekonomi nasional.
Dukungan dan kesuksesan penerapan E-Katalog di Sulawesi Selatan merupakan langkah positif menuju pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi. Selain itu, hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran publik dan mengurangi risiko korupsi.
Dengan berlanjutnya penerapan E-Katalog dalam belanja pemerintah daerah, diharapkan Sulawesi Selatan dan Indonesia secara keseluruhan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.(*)
Tinggalkan Balasan